Tanjungpinang, laporbatam.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) meraih penghargaan sebagai Provinsi dengan Kinerja Penuh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dalam rangkaian Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemprov Kepri dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa, termasuk melalui kontribusi dalam mendukung serta membimbing UKPBJ kabupaten/kota di wilayah Kepri.
Capaian tersebut dinilai penting bagi Kepri yang memiliki karakteristik sebagai provinsi kepulauan sekaligus wilayah perbatasan. Tata kelola pengadaan yang baik diharapkan dapat mendorong pengelolaan belanja pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rakor UKPBJ 2026 mengusung tema “Pengadaan Tanpa Batas”. Kepala LKPP Sarah Sadiqa mengatakan, tantangan pengadaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga bagaimana memastikan belanja pemerintah menghasilkan manfaat yang nyata.
“Transformasi tersebut perlu didorong melalui kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dengan tetap berlandaskan integritas, transparansi, akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi,” ujar Sarah.
Salah satu strategi pengadaan yang dibahas adalah konsolidasi paket pengadaan yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Penerapan strategi tersebut di daerah juga diharapkan mampu memperkuat efektivitas belanja pemerintah.
Kepri menjadi satu dari lima pemerintah provinsi yang mendapat apresiasi atas kontribusinya dalam mendukung dan membimbing UKPBJ kabupaten/kota hingga mencapai tingkat kematangan proaktif.
Peran pendampingan tersebut dinilai penting mengingat Kepri memiliki tujuh kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan perbatasan seperti Natuna dan Kepulauan Anambas hingga pusat pertumbuhan ekonomi seperti Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.
Nyanyang mengapresiasi penghargaan yang diberikan LKPP. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemprov Kepri untuk terus meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa.
“Terima kasih kepada LKPP atas penghargaan yang diberikan kepada Provinsi Kepulauan Riau. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan tata kelola pengadaan barang dan jasa di daerah,” ujar Nyanyang.
Ia berharap capaian tersebut dapat diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri sehingga peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya terjadi di tingkat provinsi.
“Kita berharap prestasi ini tidak hanya berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga menular kepada tujuh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Mulai dari Natuna di utara sebagai beranda perbatasan Indonesia hingga Batam, Bintan, Tanjungpinang dan daerah lainnya,” katanya.
Nyanyang menegaskan, penguatan tata kelola pengadaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar setiap anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Ke depan, Pemprov Kepri berkomitmen mendorong UKPBJ tidak hanya berperan sebagai pelaksana proses pengadaan, tetapi juga menjadi mitra strategis pimpinan sejak tahap perencanaan. Dengan pendekatan tersebut, kebutuhan pemerintah diharapkan dapat dirancang secara lebih tepat, efisien, dan berorientasi pada hasil.
Penanggungjawab : Nov Iwandra
Editor : Aprijal
Reporter : Fauzan
