Jakarta, Laporbatam.com – Indonesia mendorong negara-negara anggota BRICS memperkuat kerja sama dan aksi nyata dalam menghadapi krisis iklim global. Pemerintah menilai komitmen penanganan perubahan iklim perlu diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang memberikan dampak bagi masyarakat dan lingkungan.
Dorongan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat saat memimpin delegasi Indonesia dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan Joint Statement of the 12th BRICS Environment Ministers Meeting yang menetapkan sejumlah prioritas kerja sama lingkungan untuk 2026.
Prioritas tersebut mencakup promosi gaya hidup berkelanjutan, aforestasi, penanganan kebakaran hutan dan ketahanan bencana, percepatan ekonomi sirkular, serta adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat dan kearifan lokal.
Negara-negara BRICS juga menyepakati pentingnya memperkuat transfer teknologi hijau dan dukungan pendanaan bagi negara berkembang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Jumhur mengatakan, krisis iklim tidak dapat ditangani secara parsial karena berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Menurutnya, kelestarian ekosistem darat dan laut menjadi salah satu fondasi dalam memperkuat ketahanan iklim di tingkat nasional maupun global.
“Indonesia melihat potensi besar bagi negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama praktis, saling belajar, dan bertukar pengalaman nasional dalam membangun masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Jumhur.
Selain mendorong upaya mitigasi, KLH/BPLH juga menempatkan aksi iklim sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan nasional.
Salah satu langkah yang didorong Indonesia adalah pengembangan pasar karbon nasional yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran, serta prinsip kelestarian lingkungan.
Indonesia juga memperkenalkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai contoh pendekatan adaptasi perubahan iklim berbasis masyarakat. Program tersebut telah melibatkan lebih dari 12.000 desa dan komunitas di berbagai wilayah Indonesia.
Pengalaman masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim juga dipadukan dengan kearifan lokal, antara lain melalui sistem Subak dan Awig-Awig di Bali serta Sasi Lompa di Maluku.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudijanto turut menyampaikan pandangan Indonesia dalam forum High-Level Dialogue on Climate Change.
Ary menekankan pentingnya memadukan perkembangan teknologi dan pendekatan ilmiah dengan kearifan lokal yang telah diterapkan masyarakat secara turun-temurun.
Kerja sama lingkungan di antara negara-negara BRICS diharapkan tidak berhenti pada kesepakatan, tetapi dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sumber : infopublik.id
