Jakarta, laporbatam.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan tim penanganan darurat dan menyiapkan satu unit helikopter untuk mendukung penanganan dampak gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga dijadwalkan menuju wilayah terdampak untuk memantau langsung proses penanganan bencana.
Gempa terjadi sekitar pukul 04.58 WIB dengan pusat gempa berada di laut, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 kilometer. Guncangan dirasakan di sejumlah wilayah NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Sulawesi Selatan dan sempat memicu peringatan dini tsunami.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pengerahan tim dilakukan untuk mempercepat kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
“Sebagai langkah percepatan penanganan, BNPB langsung mengerahkan tim penanganan darurat untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kaji cepat, penanganan korban, pendataan dampak, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak,” kata Berton dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8/2026).
BNPB juga menyiapkan dukungan logistik dan peralatan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Satu unit helikopter disiapkan untuk membantu mobilisasi logistik, mendukung operasional darurat, hingga kemungkinan evakuasi apabila diperlukan.
Dukungan udara tersebut dipertimbangkan karena kondisi geografis NTT yang terdiri atas banyak pulau dengan tantangan akses antardaerah.
Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data hingga pukul 08.00 WIB, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan empat orang mengalami luka-luka. Korban meninggal merupakan warga Kabupaten Sikka, sedangkan korban luka tercatat di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Nagekeo.
BNPB sebelumnya menerima laporan awal mengenai dua korban meninggal dunia. Namun, setelah dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan, data tersebut diperbarui menjadi satu orang meninggal dunia.
BNPB menyampaikan permohonan maaf atas ketidakakuratan laporan awal tersebut dan memastikan pendataan korban serta dampak bencana masih terus dilakukan bersama BPBD dan unsur terkait.
Sekitar 2.000 warga di Kabupaten Nagekeo dilaporkan melakukan evakuasi mandiri sebagai langkah kewaspadaan setelah gempa dan munculnya peringatan dini tsunami. Sementara di Kota Bima, satu kepala keluarga atau enam jiwa tercatat terdampak.
Kerusakan sementara yang terdata meliputi dua rumah rusak berat, satu rumah rusak sedang, dua rumah rusak ringan, satu gudang Bulog terdampak, tiga fasilitas umum rusak ringan, serta enam kantor pemerintahan terdampak. Data tersebut masih dalam proses verifikasi.
Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Nagekeo, Sikka, dan Manggarai Barat di NTT; Kota Bima dan Kabupaten Bima di NTB; serta Kabupaten Jeneponto, Kepulauan Selayar, dan Maros di Sulawesi Selatan.
Di sejumlah wilayah pesisir, masyarakat sempat melakukan evakuasi sebagai respons terhadap peringatan dini tsunami. Namun, berdasarkan hasil pemantauan tinggi muka laut, BMKG menyatakan tidak terdapat lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan. Peringatan dini tsunami kemudian dinyatakan berakhir sekitar pukul 07.31 WIB.
BNPB mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa. Masyarakat juga diminta mengikuti arahan pemerintah daerah serta memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi.
Hingga laporan tersebut disampaikan, kondisi masyarakat di Kota Bima secara umum dilaporkan kondusif. Sementara di Kabupaten Nagekeo, petugas masih melakukan penanganan. Kondisi jalan dilaporkan mengalami kemacetan, sementara aliran listrik masih padam.
BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD Provinsi NTT, BPBD kabupaten dan kota terdampak, BMKG, Basarnas, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penanganan berlangsung cepat dan terpadu.
Pemerintah pusat memastikan dukungan akan terus diberikan sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan, terutama untuk penanganan korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan logistik dan peralatan, serta percepatan pemulihan masyarakat terdampak.
Sumber: InfoPublik
