Jakarta, laporbatam.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pemerintah merencanakan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Angka tersebut meningkat dibandingkan belanja negara dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun.
Prabowo mengatakan, belanja negara pada 2027 akan diarahkan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Delapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
“Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi,” ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026).
Untuk mendukung rencana belanja tersebut, pemerintah memproyeksikan pendapatan negara dalam RAPBN 2027 mencapai Rp3.426 triliun. Angka ini meningkat dari pendapatan negara dalam APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Dengan proyeksi tersebut, pemerintah memperkirakan defisit fiskal tetap terkendali. Dalam RAPBN 2027, defisit diproyeksikan sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp671,2 triliun.
“Angka defisit ini turun dari rencana pembiayaan di APBN tahun 2026, yaitu Rp689,1 triliun, dengan defisit 2,68 persen Produk Domestik Bruto,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, struktur RAPBN 2027 dirancang tetap ekspansif, namun diarahkan secara kolaboratif, terukur, dan sesuai prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan RAPBN 2027 juga diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi menuju sektor-sektor dengan nilai tambah lebih tinggi.
Selain itu, pemerintah akan memperkuat program perlindungan sosial, mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan kelompok pekerja rentan.
“Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan. Perlindungan sosial didorong semakin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan,” ujar Prabowo.
Sumber: InfoPublik
