Tanjungpinang, laporbatam.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memastikan program prioritas nasional yang berjalan di daerah telah diselaraskan dengan agenda pembangunan daerah. Sinkronisasi tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah berjalan searah serta menghindari tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Misni, saat membuka Rapat Koordinasi Harmonisasi Program Prioritas Nasional dan Daerah serta Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 di Kantor Graha Kepri, Kota Batam, Kamis (13/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan membahas penyelarasan kebijakan pusat dengan program pembangunan daerah.
Misni mengatakan, sinkronisasi diperlukan agar setiap program yang dilaksanakan pemerintah memiliki pembagian peran dan dukungan anggaran yang jelas.
“Dengan demikian, tidak terjadi adanya tumpang tindih dalam pengalokasian anggaran untuk pendanaan kegiatannya nanti,” ujar Misni.
Dalam pembahasan penyusunan APBD Kepri 2027, Pemprov Kepri mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Misni menjelaskan, proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada 2027 akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, penyelarasan program dan anggaran menjadi bagian penting agar APBD yang disusun dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah sekaligus mendukung program prioritas pemerintah pusat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan kualitas anggaran dalam proses penyusunan APBD.
Menurut Agus, anggaran yang berkualitas akan membantu memastikan alokasi belanja lebih tepat sasaran serta mengurangi potensi pemborosan.
“Karena anggaran yang berkualitas akan menjadikan alokasi anggaran yang kita susun tepat sasaran. Lebih dari itu, anggaran yang berkualitas akan bisa mencegah pemborosan, serta memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran bisa tercapai,” jelasnya.
Selain kualitas anggaran, Agus menekankan pentingnya penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.
Penyusunan APBD juga harus memperhatikan aspek keadilan serta manfaat anggaran bagi masyarakat. Dengan prinsip tersebut, belanja daerah diharapkan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memberikan dampak terhadap pencapaian target pembangunan.
“Meski banyak sekali hal penting yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam penyusunan anggaran, dengan memperhatikan dua hal tersebut, setidaknya APBD yang dihasilkan nanti bisa mendukung program prioritas pembangunan yang dilaksanakan daerah,” ujar Agus.
Pemprov Kepri selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam proses penyusunan APBD 2027 agar kebijakan anggaran tetap selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Penanggungjawab : Nov Iwandra
Editor : Aprijal
Reporter : Wenny Audina
