Jakarta, laporbatam.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menjajaki peluang kerja sama untuk memperkuat ekosistem informasi nasional, meningkatkan literasi publik, serta menjaga keberlangsungan industri pers di tengah pesatnya perkembangan platform digital global.
Peluang kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir dengan Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan di Ruang Rapat PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Akhmad Munir mengatakan, wartawan memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang benar dan akurat sekaligus meningkatkan literasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kompetensi, etika, dan kualitas wartawan perlu menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat setiap orang semakin mudah memproduksi dan menyebarkan informasi. Situasi tersebut menjadi tantangan bagi insan pers untuk tetap menjaga profesionalisme serta berpegang pada kaidah jurnalistik.
“Di tengah situasi yang serba instan seperti sekarang, siapa pun bisa menjadi wartawan, siapa pun bisa menjadi redaktur, dan siapa pun bisa menjadi produser. Di sinilah pentingnya penguatan kompetensi dan etika wartawan,” kata Akhmad Munir.
Ia juga menilai koordinasi antara pemerintah sebagai sumber informasi dan insan pers perlu diperkuat. Bakom memiliki data serta informasi mengenai kebijakan pemerintah yang dapat disampaikan kepada masyarakat melalui jaringan media.
Melalui koordinasi tersebut, informasi mengenai kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah diharapkan dapat disampaikan secara akurat, berbasis data dan fakta, serta tepat waktu. Dengan demikian, potensi kesimpangsiuran informasi di ruang publik dapat diminimalkan.
Selain persoalan literasi dan koordinasi informasi, Akhmad Munir menyoroti pentingnya peran negara dalam menjaga keberlangsungan industri pers nasional. Menurutnya, perusahaan media saat ini menghadapi tekanan akibat persaingan dengan platform digital global, dinamika bisnis media, serta perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah penerapan publisher rights atau hak penerbit. Ia menilai upaya perlindungan terhadap produk jurnalistik perlu terus diperjuangkan agar perusahaan pers memperoleh kesetaraan nilai ekonomi dengan platform digital.
“Padahal, yang kita inginkan adalah adanya kesetaraan dalam menentukan nilai ekonomi atas produk jurnalistik. Sementara itu, kita masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memperjuangkan hal tersebut. Ini merupakan perjuangan panjang,” ujarnya.
Akhmad Munir menambahkan, PWI memiliki jaringan organisasi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah anggota hampir 35 ribu wartawan. Jaringan tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan untuk memperluas penyebaran informasi sekaligus meningkatkan literasi masyarakat hingga ke daerah.
“DNA PWI jangan diragukan. DNA PWI adalah organisasi wartawan yang memiliki nilai kejuangan dan perjuangan. PWI dilahirkan oleh wartawan-wartawan pejuang yang turut mengantarkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai perjuangan itu terus kita jaga dan relevansikan hingga masa mendatang,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menyambut positif peluang kerja sama dengan PWI. Ia menilai kolaborasi dengan insan pers penting untuk menghadapi perubahan ekosistem komunikasi dan informasi yang semakin dipengaruhi perusahaan teknologi besar atau big tech.
Syahganda menjelaskan, perkembangan media sosial dan penggunaan algoritma platform digital telah mengubah pola penyebaran informasi. Akibatnya, informasi yang disampaikan media arus utama tidak selalu menjadi perhatian utama masyarakat karena percakapan di media sosial dapat berkembang dengan arah yang berbeda.
“Sekarang, tren big data tersebut sudah dikombinasikan dengan ChatGPT dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dunia menjadi semakin canggih,” ujarnya.
Ia mencontohkan pemberitaan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, meskipun informasi mengenai program tersebut telah disebarluaskan, isu yang kemudian ramai diperbincangkan di media sosial justru berkaitan dengan kasus keracunan.
“Ini merupakan dunia baru yang harus kita pahami. Kita tidak bisa melawan kekuatan platform begitu saja,” kata Syahganda.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menginginkan Bakom mengambil peran lebih serius dalam mengomunikasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, Bakom berupaya membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital serta pihak yang menangani ruang siber.
Meski demikian, Syahganda menegaskan bahwa kerja sama dengan insan pers harus tetap memperhatikan kompetensi dan etika jurnalistik. Ia berharap wartawan senantiasa menjaga prinsip profesionalisme serta melakukan konfirmasi terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya.
Syahganda juga menilai keberlangsungan industri media nasional, termasuk media lokal, perlu mendapat perhatian bersama. Ia menyatakan pemerintah terbuka untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan pers guna mendukung keberlanjutan industri tersebut.
“Kami siap membangun kerja sama dengan para pemangku kepentingan, dengan insan pers, baik wartawan maupun pemilik media dan perusahaan pers,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syahganda berharap komunikasi dan pertukaran masukan antara Bakom dan PWI dapat terus berlangsung. Ia bahkan membuka peluang penyediaan ruang bersama bagi PWI di gedung baru Bakom yang direncanakan mulai ditempati pada tahun depan.
“Dulu, ketika saya masih menjadi aktivis buruh, saya pernah mendapatkan ruangan di sebuah tempat. Semua organisasi saat itu juga diberikan ruangan. Jadi, kalau memungkinkan, nanti kita siapkan juga ruangan, termasuk untuk teman-teman PWI,” tandasnya.
Sumber : Humas PWI Kepri
