Batam, laporbatam.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus menekan angka pengangguran. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan perwakilan 15 perusahaan besar di Kota Batam, Kamis (20/8/2026).
Kepala Disnaker Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam memperluas akses pekerjaan bagi masyarakat Batam.
Menurut Yudi, langkah tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dalam menekan angka pengangguran sekaligus menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja.
“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan dunia usaha terkait kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja lokal, serta kompetensi yang dibutuhkan industri,” ujar Yudi.
Ia menjelaskan, koordinasi dengan APINDO dan perusahaan diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja di Batam. Dengan komunikasi yang lebih intensif, kebutuhan tenaga kerja perusahaan diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga pencari kerja lokal bisa mempersiapkan kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Kami ingin kebutuhan tenaga kerja perusahaan bisa diinformasikan lebih dini. Dengan begitu, pencari kerja lokal dapat mempersiapkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.
Di sisi lain, perusahaan diharapkan memperoleh akses terhadap calon tenaga kerja lokal yang lebih siap dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
Yudi menyampaikan, Pemko Batam mendorong keterlibatan putra-putri daerah dalam kesempatan kerja di Batam. Salah satu target yang diharapkan melalui kemitraan tersebut adalah sedikitnya 20 persen tenaga kerja perusahaan berasal dari masyarakat tempatan, baik yang lahir maupun yang menamatkan pendidikan di Batam.
“Harapannya, minimal 20 persen dari jumlah karyawan berasal dari putra-putri tempatan, baik yang lahir maupun yang menamatkan sekolah di Batam. Tentu ini membutuhkan sinergi dan komitmen bersama,” ujarnya.
Selain memperkuat penempatan tenaga kerja, Pemko Batam juga mendorong komunikasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, APINDO, dan perusahaan. Langkah tersebut diperlukan agar pemetaan kebutuhan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih akurat.
Dengan pemetaan tersebut, program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diselenggarakan pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
“Pelatihan jangan berjalan sendiri. Harus ada keterkaitan dengan kebutuhan nyata perusahaan. Karena itu, komunikasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” kata Yudi.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal terbentuknya pola kemitraan yang konkret dan berkelanjutan. Pemerintah akan menjalankan peran sebagai fasilitator sekaligus penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha.
Sementara itu, perusahaan tetap memiliki kewenangan dalam menetapkan standar, tahapan, serta keputusan rekrutmen sesuai kebutuhan dan kualifikasi masing-masing.
“Pemerintah hadir sebagai fasilitator dan penghubung. Pada akhirnya, perusahaan tetap memiliki kewenangan menentukan standar dan proses rekrutmen sesuai kebutuhan. Yang penting, kita membangun komunikasi agar peluang kerja bagi tenaga kerja lokal semakin terbuka,” tutur Yudi.
Penanggungjawab : Nov Iwandra
Editor : Aprijal
Reporter : Abyaqsa Ramadan
