Tanjungpinang, laporbatam.com – Peran hubungan masyarakat (humas) dinilai strategis dalam menyampaikan informasi layanan haji dan umrah kepada publik, sekaligus menjaga citra positif lembaga dan pimpinan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau, Saibansah Dardani, saat menjadi narasumber dalam kegiatan bersama pegawai Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kepri di Hotel Nite and Day, Tanjungpinang, Rabu (16/9/2026).
“Humas itu adalah jembatan komunikasi antara pemerintah, petugas, jemaah, keluarga jemaah, media, dan masyarakat,” tegas Saibansah di hadapan peserta.
Dalam kegiatan tersebut, Saibansah membagikan pengalaman menangani berbagai persoalan pers, termasuk ketika menjalankan tugas sebagai petugas haji pada 2026. Menurutnya, pengalaman tersebut memperkuat pemahaman mengenai pentingnya komunikasi publik yang baik dalam mendukung pelayanan haji dan umrah.
Ia menekankan bahwa informasi yang disampaikan humas harus cepat, akurat, jelas, dan mudah dipahami masyarakat. Humas juga tidak hanya bertugas menyampaikan program atau kegiatan lembaga, tetapi memiliki tanggung jawab dalam mengelola informasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kepentingan publik.
Dalam pelayanan haji dan umrah, informasi terpercaya dibutuhkan tidak hanya oleh jemaah, tetapi juga oleh keluarga jemaah yang berada di Indonesia.
“Saat kami mengemban amanah waktu itu, informasi yang kami sampaikan bukan hanya dibutuhkan oleh jemaah, tetapi juga oleh keluarga mereka di Indonesia. Karena itu, informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak membingungkan, dan mudah dipahami masyarakat umum,” katanya.
Humas Dituntut Responsif terhadap Informasi Digital
Saibansah turut menyoroti perkembangan media sosial yang membuat arus informasi bergerak semakin cepat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi humas karena informasi yang belum terkonfirmasi dapat memicu kebingungan di tengah masyarakat.
Karena itu, humas perlu merespons informasi yang berkembang dengan menghadirkan penjelasan berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Humas harus mampu merespons informasi yang berkembang di media sosial. Ketika ada informasi yang belum terkonfirmasi, humas harus hadir memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fungsi strategis humas mencakup penyediaan informasi, penghubung antara lembaga dan publik, pengelolaan komunikasi saat krisis, serta upaya pencegahan penyebaran hoaks dan disinformasi.
Saibansah juga mendorong penguatan hubungan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan media. Menurutnya, media berperan penting dalam menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat dan menjadi mitra pemerintah dalam membangun komunikasi publik.
Ia mencontohkan informasi mengenai perlindungan jemaah, termasuk pemberitaan terkait biro perjalanan yang bermasalah dan pelayanan di bandara. Informasi tersebut, kata dia, perlu disampaikan secara proporsional agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelayanan dan perlindungan jemaah.
“Kemitraan dengan media harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. PWI Kepri siap membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah, termasuk melalui kegiatan seperti coffee morning, sehingga kolaborasi yang baik lebih cepat dan berimbang,” kata Saibansah, yang akrab disapa Cak Iban.
Ia menambahkan, humas perlu memiliki jaringan komunikasi yang kuat, menjaga reputasi institusi dan pimpinan, serta menghadirkan gagasan positif dalam membangun citra lembaga.
Ketika terdapat pemberitaan yang perlu diluruskan, humas diharapkan dapat menyampaikan klarifikasi dan informasi pembanding berdasarkan fakta, bukan sekadar memberikan bantahan tanpa dukungan data.
“Ikhtiar seorang humas adalah memberikan informasi yang positif, membangun komunikasi, dan menjaga reputasi institusi. Ketika ada persoalan pemberitaan, yang terpenting adalah bagaimana memberikan klarifikasi berdasarkan fakta dan tetap menjaga hubungan baik dengan media,” ujarnya.
Pentingnya Verifikasi Wartawan
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menanyakan cara menghadapi wartawan yang dinilai mencari kesalahan dalam pemberitaan. Peserta juga mempertanyakan cara memastikan wartawan yang datang ke institusi bekerja secara profesional.
Menanggapi hal tersebut, Saibansah menyampaikan bahwa pihak institusi dapat melakukan verifikasi melalui Dewan Pers, termasuk dengan memeriksa informasi mengenai perusahaan pers dan wartawan melalui kanal resmi lembaga tersebut.
“Untuk mengetahui apakah wartawan bekerja secara profesional, salah satunya dapat dilakukan dengan mengecek informasi melalui situs resmi Dewan Pers. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dan membangun kolaborasi dengan organisasi-organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers,” jelasnya.
Penguatan kapasitas humas serta komunikasi yang terbuka dengan media diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi layanan haji dan umrah secara akurat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
Penanggungjawab : Nov Iwandra
Editor : Aprijal
Reporter : Wenny Audina
