
Batam, laporbatam.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan strategi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan investasi, serta sinergi pembangunan bersama BP Batam.
Hal tersebut disampaikan Amsakar dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 yang digelar di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).
Seminar tersebut diikuti sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera. Forum itu menjadi ruang berbagi pengalaman sekaligus membahas strategi pemerintah kota dalam menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan daerah.
Menurut Amsakar, kekuatan fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Lebih dari itu, kapasitas fiskal harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan pembangunan.
“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan Batam memiliki fondasi ekonomi yang relatif kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat 6,76 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun. Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 57 persen.
Kinerja investasi juga menunjukkan pertumbuhan. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Sementara hingga semester pertama 2026, nilai investasi telah mencapai Rp38,97 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tersebut turut diikuti sejumlah indikator pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 tercatat 83,80, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan di bidang ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,57 persen. Amsakar menyebut tingginya arus migrasi ke Batam menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian pencari kerja belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.
Karena itu, Pemko Batam mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja agar pertumbuhan investasi tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
PAD Batam Naik 131 Persen
Di sisi penerimaan daerah, PAD Batam juga menunjukkan peningkatan. Realisasi PAD yang pada 2020 berada di kisaran Rp975 miliar meningkat menjadi Rp2,253 triliun pada 2025 atau tumbuh sekitar 131 persen.
Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 54,36 persen pada 2025. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp1,482 triliun.
Amsakar menilai peningkatan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara aktivitas ekonomi dengan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, semakin berkembang aktivitas ekonomi, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.
Namun, penguatan fiskal dinilai tidak dapat berjalan sendiri. Sinergi antara Pemko Batam dan BP Batam menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan perencanaan pembangunan berjalan efektif.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” ujarnya.
Menurut Amsakar, integrasi perencanaan diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif.
Selain fiskal, kepastian investasi juga menjadi perhatian pemerintah. Pemko Batam terus mendorong penyederhanaan regulasi dan percepatan pelayanan perizinan agar pelaku usaha memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan investasinya.
“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” kata Amsakar.
Pemerintah juga mendorong diversifikasi ekonomi agar Batam tidak hanya bergantung pada sektor industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal. Salah satu sektor yang mulai dikembangkan adalah pusat data atau data center.
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, investasi, dan penguatan kompetensi tenaga kerja diharapkan dapat berjalan dalam satu ekosistem sehingga peningkatan kapasitas fiskal pada akhirnya dapat kembali dirasakan masyarakat melalui program pembangunan.
Sejumlah program yang disebut telah diarahkan untuk mendukung tujuan tersebut antara lain penyediaan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen, bantuan tunai bagi 4.000 lansia, serta peningkatan kompetensi 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan.
Di sektor infrastruktur, pemerintah juga melakukan normalisasi drainase sepanjang 33 kilometer sebagai bagian dari upaya mengurangi persoalan banjir di Batam.
Amsakar menegaskan, keberhasilan penguatan fiskal tidak cukup hanya dilihat dari besarnya PAD atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, indikator terpenting adalah sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Kami berharap, forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” katanya.
Penanggungjawab : Nov Iwandra
Editor : Aprijal
Reporter : Abyaqsa Ramadan












































