Batam, laporbatam.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat penanganan kemiskinan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi berbasis wilayah. Langkah tersebut diperkuat dengan pemutakhiran data serta peningkatan anggaran penanggulangan kemiskinan pada 2026.
Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diperbarui pada Juli 2026, tercatat 19.220 keluarga atau 58.139 jiwa berada dalam Desil 1. Sementara itu, berdasarkan data BPS Kota Batam hingga September 2025, jumlah penduduk miskin di Batam tercatat sebanyak 68,04 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 3,81 persen.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
“Dari data ini, penanganan kemiskinan di Batam menunjukkan kinerja positif. Kurang lebih 10 ribu warga keluar dari kemiskinan,” ujar Rudi, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, penanganan kemiskinan di Batam diarahkan melalui tiga strategi utama. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perluasan perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan layak huni, serta bantuan kebutuhan dasar.
Kedua, meningkatkan kapasitas pendapatan masyarakat melalui pelatihan berbasis industri, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi lokal, dan kemitraan dengan industri.
Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi berbasis wilayah, terutama di kawasan kumuh dan hinterland, serta penguatan program terpadu lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemutakhiran DTSEN juga digunakan untuk memperjelas sasaran intervensi. Dari 19.220 keluarga yang masuk Desil 1, jumlah terbesar berada di Kecamatan Sagulung sebanyak 2.740 keluarga, disusul Kecamatan Galang sebanyak 2.412 keluarga dan Batu Aji sebanyak 1.918 keluarga.
Dari sisi jumlah penduduk, Sagulung tercatat sebanyak 8.441 jiwa dan Galang sebanyak 8.223 jiwa. Data tersebut menjadi salah satu gambaran perbedaan karakteristik penanganan kemiskinan antara kawasan perkotaan dan hinterland.
“Selain kemiskinan secara umum, Pemko Batam juga telah melakukan verifikasi dan validasi warga miskin ekstrem. Pada 2026, tercatat 72 keluarga atau 450 jiwa masuk kategori miskin ekstrem,” katanya.
Rudi mengatakan, intervensi perlindungan sosial juga terus dipertajam melalui data kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan. Dari sisi pemberdayaan, tercatat 10.310 jiwa usia produktif yang tidak bekerja.
Selain itu, Pemko Batam mencatat sebanyak 3.389 keluarga telah memiliki usaha, sementara 10.396 keluarga belum memiliki aset produktif.
Data tersebut menjadi dasar untuk mendorong berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan kerja, bantuan modal, pembinaan usaha hingga penyediaan sarana produksi bagi masyarakat.
Penguatan penanganan kemiskinan juga tercermin dari peningkatan anggaran. Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meningkat dari Rp88,54 miliar pada 2023 menjadi Rp519,24 miliar pada 2024, Rp565,56 miliar pada 2025, dan Rp864,95 miliar pada 2026 yang tersebar di berbagai OPD.
“Penguatan penanganan kemiskinan juga terlihat dari dukungan anggaran. Anggaran penanggulangan kemiskinan Kota Batam meningkat dari Rp88,54 miliar pada 2023 menjadi Rp519,24 miliar pada 2024, Rp565,56 miliar pada 2025, dan Rp864,95 miliar pada 2026 yang tersebar di berbagai OPD,” katanya.
Pada 2026, anggaran tersebut diarahkan untuk tiga strategi utama. Sebanyak Rp466,35 miliar dialokasikan untuk penurunan beban pengeluaran, Rp14,15 miliar untuk peningkatan pendapatan masyarakat, dan Rp384,45 miliar untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan.
Pemko Batam menekankan, penanganan kemiskinan ke depan perlu diperkuat melalui konvergensi program, pemanfaatan data yang akurat, serta penajaman intervensi di wilayah prioritas.
Langkah tersebut diarahkan tidak hanya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat agar semakin mandiri dan mampu keluar dari kerentanan kemiskinan secara berkelanjutan.
Penanggungjawab : Nov Iwandra
Editor : Aprijal
Reporter : Wenny Audina
