Tanjungpinang, laporbatam.com – Peran hubungan masyarakat (humas) dinilai strategis dalam menyampaikan informasi layanan haji dan umrah kepada publik sekaligus membangun citra positif lembaga dan pimpinan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau, Saibansah Dardani, saat menjadi narasumber dalam kegiatan bersama pegawai Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Kepri di Hotel Nite and Day, Tanjungpinang, Rabu (16/9/2026).
“Humas itu adalah jembatan komunikasi antara pemerintah, petugas, jemaah, keluarga jemaah, media, dan masyarakat,” tegas Saibansah di hadapan peserta.
Dalam kegiatan tersebut, Saibansah membagikan pengalaman dalam menangani berbagai persoalan pers, termasuk saat menjalankan tugas sebagai petugas haji pada 2026. Pengalaman itu, menurutnya, memperkuat pemahaman mengenai pentingnya komunikasi publik yang baik dalam mendukung pelayanan serta membangun citra positif lembaga dan pimpinan.
Ia menekankan bahwa informasi yang disampaikan humas harus cepat, akurat, jelas, dan mudah dipahami. Humas tidak hanya bertugas menyampaikan program maupun kegiatan lembaga, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola informasi yang layak disampaikan kepada publik dengan tetap memperhatikan ketentuan dan kepentingan institusi.
Dalam pelayanan haji dan umrah, kebutuhan terhadap informasi yang terpercaya menjadi semakin penting. Informasi tersebut tidak hanya dibutuhkan jemaah yang sedang menjalankan ibadah, tetapi juga keluarga mereka yang berada di Indonesia.
“Saat kami mengemban amanah waktu itu, informasi yang kami sampaikan bukan hanya dibutuhkan oleh jemaah, tetapi juga oleh keluarga mereka di Indonesia. Karena itu, informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana, tidak membingungkan, dan mudah dipahami masyarakat umum,” katanya.
Humas Harus Responsif terhadap Informasi di Media Sosial
Saibansah juga menyoroti perkembangan media sosial yang membuat arus informasi bergerak semakin cepat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi humas karena informasi yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Menurutnya, humas perlu merespons informasi yang berkembang dengan menghadirkan penjelasan berdasarkan fakta serta sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Humas harus mampu merespons informasi yang berkembang di media sosial. Ketika ada informasi yang belum terkonfirmasi, humas harus hadir memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, humas memiliki sejumlah fungsi strategis, mulai dari penyedia informasi, penghubung antara lembaga dan publik, pengelola komunikasi saat terjadi krisis, hingga pihak yang membantu mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi.
Saibansah juga mendorong penguatan hubungan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan media. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membangun komunikasi publik.
Ia mencontohkan informasi mengenai perlindungan jemaah, termasuk pemberitaan terkait biro perjalanan yang bermasalah serta pelayanan di bandara. Informasi tersebut, kata dia, perlu disampaikan secara proporsional agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai layanan dan perlindungan jemaah.
“Kemitraan dengan media harus dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. PWI Kepri siap membangun komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah, termasuk melalui kegiatan seperti coffee morning, sehingga kolaborasi yang baik lebih cepat dan berimbang,” kata Saibansah, yang akrab disapa Cak Iban.
Ia menambahkan, humas perlu memiliki jaringan komunikasi yang kuat, menjaga nama baik institusi dan pimpinan, serta mampu menghadirkan gagasan positif untuk membangun citra lembaga.
Ketika terdapat pemberitaan yang perlu diluruskan, humas diharapkan dapat melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi pembanding berdasarkan fakta, bukan sekadar memberikan bantahan tanpa didukung data.
“Ikhtiar seorang humas adalah memberikan informasi yang positif, membangun komunikasi, dan menjaga reputasi institusi. Ketika ada persoalan pemberitaan, yang terpenting adalah bagaimana memberikan klarifikasi berdasarkan fakta dan tetap menjaga hubungan baik dengan media,” ujarnya.
Verifikasi Wartawan melalui Dewan Pers
Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta menanyakan cara menghadapi wartawan yang dinilai sengaja mencari kesalahan atau memiliki kecenderungan buruk dalam pemberitaan. Peserta juga mempertanyakan cara memastikan wartawan yang datang ke institusi bekerja secara profesional.
Menanggapi hal tersebut, Saibansah menyampaikan bahwa pihak institusi dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui Dewan Pers. Salah satunya dengan memeriksa informasi mengenai perusahaan pers dan wartawan melalui kanal resmi Dewan Pers.
“Untuk mengetahui apakah wartawan bekerja secara profesional, salah satunya dapat dilakukan dengan mengecek informasi melalui situs resmi Dewan Pers. Selain itu, penting juga untuk mengetahui dan membangun kolaborasi dengan organisasi-organisasi pers yang menjadi konstituen Dewan Pers,” jelasnya.
Penguatan kapasitas humas dan hubungan yang terbuka dengan media diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi layanan haji dan umrah secara lebih akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Penanggungjawab : Nov Iwandra
Editor : Aprijal
Reporter : Wenny Audina
