Batam, laporbatam.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan penyusunan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 harus berorientasi pada kinerja dan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Hal itu disampaikan Amsakar saat memberikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Batam terhadap Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (7/10/2026).
Amsakar mengatakan, berbagai pandangan, masukan, dan catatan dari fraksi DPRD menjadi bahan dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2027. Penyusunan anggaran tetap mengacu pada arah kebijakan KUA-PPAS serta kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia mengatakan, penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah akan diarahkan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif. Setiap perangkat daerah juga diminta memiliki target, indikator kinerja, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas.
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam APBD 2027, di antaranya infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan, serta pengembangan ekonomi.
Pembangunan infrastruktur juga diarahkan lebih merata, termasuk ke wilayah hinterland. Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di wilayah mainland maupun hinterland.
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” kata Amsakar.
Banjir dan Sampah Jadi Prioritas
Penanganan banjir dan persampahan juga masuk dalam prioritas APBD 2027. Untuk banjir, pemerintah merencanakan penanganan secara terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, serta pengendalian kawasan rawan banjir.
Sementara di sektor persampahan, Pemko Batam mengarahkan pengelolaan dari hulu hingga hilir. Program tersebut mencakup pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pembangunan TPS 3R, pengelolaan di tempat pemrosesan akhir, hingga penambahan arm roll truck dan bin container.
Pemko Batam juga merencanakan pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R, serta penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Pendidikan dan Kesehatan
Di bidang pendidikan, kebijakan APBD 2027 diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu layanan. Program yang disiapkan antara lain bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, penyediaan seragam bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru.
Pada sektor kesehatan, Pemko Batam menargetkan penguatan Universal Health Coverage (UHC), peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan.
Dorong Ekonomi dan Tenaga Kerja Lokal
Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari arah kebijakan APBD 2027. Pemko Batam akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas UMKM, pemberdayaan industri, serta kemudahan dan fasilitasi perizinan usaha.
Dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, Pemko Batam sebelumnya telah meneken nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk mendorong penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Amsakar menegaskan, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah berjalan konstruktif, terbuka, dan tepat waktu. Ia menilai APBD yang ditetapkan nantinya harus realistis, sesuai ketentuan, sekaligus mampu mendukung percepatan pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam.
Penanggungjawab : Nov Iwandra
Editor : Aprijal
Reporter : Abyaqsa Ramadan
