Gubernur Ansar Tak Diundang Pelantikan PWI Kepri, Persoalan Audiensi Jadi Sorotan Forum Pemred

0
Ketidakhadiran Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam pelantikan ulang Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri masa bakti 2023–2028 di Ballroom Harmoni One, Batam Centre, Kamis (17/9/2026), menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Pemred PWI Kepri di Graha PWI Kepri, Ruko Purimas, Batam, Selasa (22/9/2026).

Batam, laporbatam.com – Tidak hadirnya Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam pelantikan ulang Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri masa bakti 2023–2028 menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Pemred PWI Kepri yang digelar di Graha PWI Kepri, Ruko Purimas, Batam, Selasa (22/9/2026).

Pelantikan ulang tersebut berlangsung di Ballroom Harmoni One, Batam Centre, Kamis (17/9/2026). Dalam forum pemimpin redaksi, sejumlah peserta mempertanyakan alasan Gubernur Ansar tidak hadir dalam agenda tersebut.

Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani kemudian menjelaskan bahwa pihaknya memang tidak mengirimkan undangan kepada Gubernur Ansar.

Menurut Saibansah, keputusan tersebut diambil setelah PWI Kepri sebelumnya tiga kali mengirimkan surat untuk bersilaturahmi dan meminta audiensi dengan Gubernur Ansar. Ia menyebut surat-surat tersebut belum memperoleh respons.

“Ya, kami pesimis Gubernur bisa hadir dalam gelaran ini. Sebelumnya kita sudah tiga kali bersurat resmi untuk bersilaturahmi dan audiensi, hanya saja tidak mendapat respons. Jadi kami tidak yakin beliau bisa hadir juga,” ujar Saibansah di hadapan para pemimpin redaksi.

Saibansah menegaskan, keputusan tidak mengundang Gubernur bukan dimaksudkan untuk memutus hubungan antara PWI Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepri. Langkah tersebut, menurutnya, diambil berdasarkan pengalaman komunikasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam pelantikan ulang tersebut, sejumlah pejabat daerah tetap hadir, di antaranya Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan dan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo. Wakapolda hadir mewakili Kapolda Kepri yang pada waktu bersamaan mengikuti agenda internal lainnya.

Persoalan komunikasi antara PWI Kepri dan Pemprov Kepri kemudian menjadi perhatian dalam Forum Pemred. Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri Rinaldi Samjaya turut menyampaikan pandangannya mengenai hubungan pemerintah daerah dengan insan pers.

“Memang kalau kita cermati selama ini, Gubernur Kepri agaknya memang kurang perhatian terhadap pers,” ujar Rinaldi.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Rinaldi dalam forum. Sementara alasan PWI Kepri tidak mengundang Gubernur disampaikan Saibansah dengan merujuk pada tiga surat audiensi yang menurut keterangannya belum memperoleh respons.

Pemprov Kepri Beri Klarifikasi

Menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepri Hendri Kurniadi menyampaikan bahwa ketidakhadiran Gubernur Ansar dalam pelantikan PWI Kepri tidak seharusnya dimaknai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap insan pers.

Hendri mengatakan hubungan Pemprov Kepri dengan insan pers selama ini telah berjalan baik. Menurutnya, wartawan tetap diberikan ruang untuk menjalankan fungsi jurnalistik dalam berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.

“Setiap kegiatan gubernur, baik di Tanjungpinang, Batam, Bintan, Lingga, Natuna, Anambas maupun Karimun, selalu diliput oleh kawan-kawan media yang menjalankan kegiatan jurnalistik,” ujar Hendri di Tanjungpinang, Rabu (23/9/2026).

Terkait surat permintaan audiensi dari PWI Kepri yang disebut belum mendapatkan jawaban, Hendri mengatakan persoalan tersebut akan menjadi catatan untuk segera ditindaklanjuti.

Ia menyebut belum terlaksananya audiensi dapat disebabkan kendala teknis atau miskomunikasi di tingkat staf dan birokrasi. Selain itu, padatnya agenda Gubernur dalam menjalankan pemerintahan dan kunjungan kerja ke berbagai wilayah Kepri juga disebut dapat menjadi salah satu faktor keterlambatan komunikasi.

“Kami akan mengecek kembali surat-surat tersebut di Biro Umum dan Diskominfo serta memastikan komunikasi dan silaturahmi dengan PWI Kepri dapat tetap terjaga dengan baik ke depannya,” kata Hendri.

Pemprov Kepri menyatakan akan menindaklanjuti persoalan administrasi tersebut agar komunikasi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi wartawan tetap berjalan.

Agenda PWI Kepri Tetap Berjalan

Di tengah pembahasan mengenai komunikasi dengan pemerintah daerah, PWI Kepri memastikan agenda organisasi tetap berjalan. Sejumlah kegiatan penguatan kapasitas wartawan, termasuk Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW), telah dilaksanakan pada September 2026.

Pelantikan ulang Pengurus PWI Kepri masa bakti 2023–2028 sendiri dilakukan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir pada 17 September 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Munir menekankan pentingnya menjaga semangat organisasi dan profesionalisme wartawan di tengah perkembangan industri media dan perubahan teknologi.

Persoalan tidak diundangnya Gubernur Ansar kemudian menjadi bagian dari dinamika komunikasi antara PWI Kepri dan Pemerintah Provinsi Kepri. Sementara itu, kedua pihak menyampaikan posisi masing-masing terkait komunikasi dan audiensi yang belum terlaksana.

Dengan adanya klarifikasi dari Pemprov Kepri, persoalan tersebut selanjutnya masih terbuka untuk ditindaklanjuti melalui komunikasi antara PWI Kepri dan pemerintah daerah.

Penanggungjawab : Nov Iwandra

Editor : Aprijal

Reporter : Wenny Audina

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here