Batam, laporbatam.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Riau bersama Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri mengajak insan pers menyikapi dinamika komunikasi publik Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, secara jernih, profesional, dan tetap kritis.
Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani mengatakan, dinamika komunikasi antara pejabat publik dan insan pers dapat menjadi ruang untuk memperkuat hubungan yang profesional antara pemerintah dan media.
Menurutnya, pers tetap harus menjalankan fungsi kontrol sosial dan menjaga independensi dalam menjalankan tugas jurnalistik. Namun, komunikasi antara insan pers dengan penyelenggara negara juga perlu dibangun dengan mengedepankan sikap saling menghormati.
“Kita perlu melihat dinamika ini secara jernih dan proporsional. Pers tetap memegang teguh independensi dan fungsi kontrol sosialnya, namun di saat yang sama, komunikasi dengan penyelenggara negara harus diletakkan dalam koridor mutual respect dan profesionalisme yang tinggi,” ujar Saibansah, Sabtu (29/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Saibansah didampingi Wakil Sekretaris PWI Kepri Muhammad Ikhsan.
Sementara itu, Ketua SMSI Kepri Aldi Samjaya menilai gaya komunikasi Li Claudia yang dinilai lugas dan spontan perlu disikapi secara proporsional. Menurutnya, karakter komunikasi seorang pejabat dapat menjadi bagian dari dinamika kepemimpinan, sepanjang tetap berada dalam koridor komunikasi publik yang baik.
“Gaya komunikasi Bu Li Claudia ini unik dan bernuansa kepemimpinan ala emak-emak: lugas, tanpa basa-basi, dan ingin pekerjaan beres dengan sempurna. Kadang, untuk mengakselerasi pembangunan kota sekompleks Batam, kita memang membutuhkan sosok pemimpin yang berani dan ceplas-ceplos seperti beliau. Ini harus kita tanggapi dari sisi positif sebagai bagian dari warna kepemimpinan daerah,” tutur Aldi.
Aldi dalam kesempatan tersebut didampingi Kepala Bidang Antar-Lembaga SMSI Kepri Nov Iwandra.
Di sisi lain, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan, komunikasi yang dibangun Li Claudia dengan insan pers bertujuan memperkuat silaturahmi dan membuka ruang dialog antara pemerintah dan media.
Menurut Ariastuty, pemerintah tetap menghargai fungsi pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Ia menegaskan, ruang kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari evaluasi kebijakan.
“Ibu Li Claudia ingin membangun komunikasi yang lebih dekat dengan media. Silaturahmi ini bukan untuk membatasi ruang kritik, tetapi justru membuka ruang dialog agar pemerintah dan media bisa saling mendengar dan memahami,” ungkap Ariastuty.
Ia berharap pemberitaan mengenai pemerintah tetap disusun berdasarkan prinsip jurnalistik, termasuk akurasi, verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan.
“Kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat, ada verifikasi, konfirmasi, data, dan keberimbangan. Kami tidak membutuhkan media yang hanya memuji pemerintah. Kami membutuhkan media yang kritis dan profesional. Kalau kritiknya berdasarkan data, tentu itu menjadi bahan penting bagi kami untuk berbenah,” tegasnya.
PWI dan SMSI Kepri menilai komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan media diperlukan untuk membangun ekosistem informasi publik yang sehat. Hubungan tersebut diharapkan tidak hanya terjalin ketika pemerintah membutuhkan publikasi atau ketika media sedang mengangkat persoalan tertentu.
Komunikasi dua arah yang sehat antara pemerintah, organisasi pers, perusahaan media, dan insan pers diharapkan dapat memperkuat transparansi sekaligus menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Dalam menjalankan fungsi jurnalistik, media tetap memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, terverifikasi, serta berpihak pada kepentingan publik.
sumber : humaspwikepri
