Yogyakarta, laporbatam.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menggelar Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum untuk membahas perkembangan, tantangan, serta isu tata kelola industri kelapa sawit Indonesia, termasuk persoalan lingkungan, regulasi, keberlanjutan, dan posisi sawit dalam perekonomian nasional.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi kegiatan memiliki tujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai industri kelapa sawit, meskipun wilayah tersebut tidak memiliki perkebunan sawit.
Menurut Eddy, produk turunan kelapa sawit telah digunakan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan pemanfaatannya dalam sejumlah produk industri, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan kerajinan.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurutnya menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan perkebunan sawit.
Ia mengatakan, GAPKI turut membantu penanganan kebakaran di luar area konsesi perusahaan, antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau.
Namun, Eddy menilai penerapan prinsip strict liability sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menjadi persoalan bagi pelaku usaha.
“Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri,” ujar Eddy.
Ia mengusulkan adanya penyesuaian aturan, termasuk klausul pengecualian dalam kondisi tertentu seperti cuaca ekstrem.
PWI Dorong Pemberitaan Sawit Berbasis Data
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, pers memiliki peran penting dalam menyajikan informasi mengenai industri sawit berdasarkan data dan fakta.
Menurutnya, pemberitaan mengenai kelapa sawit perlu melihat persoalan industri secara menyeluruh, termasuk dampak lingkungan, kondisi tenaga kerja, tata kelola perusahaan, serta kontribusinya terhadap perekonomian.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” ujar Akhmad.
Ia mendorong wartawan menggunakan data dan fakta empiris dalam memberitakan industri sawit. Di sisi lain, pers tetap memiliki fungsi kontrol sosial dan perlu menyampaikan kritik apabila ditemukan persoalan dalam tata kelola industri.
“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Jember Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah menilai kelapa sawit memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian Indonesia, antara lain melalui devisa, penyerapan tenaga kerja, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi.
“Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional,” ujarnya.
Dorong Peremajaan Kebun Rakyat
Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE Prof. Dr. Bustanul Arifin menekankan pentingnya penguatan sektor hulu, khususnya perkebunan rakyat, untuk meningkatkan daya saing industri sawit Indonesia.
Menurutnya, sejumlah langkah yang perlu diperkuat mencakup peremajaan kebun rakyat, peningkatan produktivitas, sertifikasi keberlanjutan, serta kemitraan antara petani, BUMN, dan perusahaan swasta.
“Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri,” kata Bustanul.
Ia juga menilai strategi diplomasi perdagangan internasional perlu diperkuat seiring meningkatnya kebutuhan energi domestik dan berkembangnya regulasi perdagangan global.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, fungsi kontrol sosial, dan kepentingan publik dalam pemberitaan mengenai industri sawit.
Menurut Agus, media tetap harus kritis terhadap persoalan yang muncul dalam industri sawit, tetapi pemberitaan juga perlu mempertimbangkan kontribusi komoditas tersebut terhadap perekonomian nasional.
Ia menyebut sejumlah aspek strategis sawit, antara lain kontribusi terhadap devisa, penyerapan tenaga kerja, perekonomian daerah, pengembangan biodiesel dan ketahanan energi, serta penyediaan minyak nabati dan bahan baku industri pangan.
“Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional,” ujar Agus.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sikap kritis pers tidak boleh hilang ketika terdapat persoalan dalam industri sawit.
“Namun, kita juga harus semakin sadar mengenai apa kepentingan nasional kita dalam diskursus tentang minyak nabati global,” katanya.
Melalui workshop tersebut, PWI dan GAPKI berharap wartawan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai industri kelapa sawit. Pemahaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal bagi insan pers dalam menghasilkan pemberitaan yang berbasis data, berimbang, kritis, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Sumber: humaspwikepri
