Jakarta, laporbatam.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempercepat pemerataan akses internet di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi satelit serta frekuensi 700 MHz.
Langkah itu dibahas dalam audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Komdigi Wayan Toni Supriyanto di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menetapkan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kepri. Lokasi tersebut berada di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun.
Pembangunan BTS nantinya melibatkan sejumlah operator telekomunikasi, yakni Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), dengan dukungan pemanfaatan frekuensi 700 MHz.
Frekuensi 700 MHz dinilai dapat membantu memperluas jangkauan layanan broadband karena memiliki cakupan sinyal yang lebih luas. Penggunaan frekuensi tersebut juga memungkinkan pembangunan jaringan dilakukan dengan jumlah BTS yang lebih efisien dibandingkan pita frekuensi yang memiliki jangkauan lebih pendek.
Selain pembangunan BTS, pemerintah turut membahas optimalisasi Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta pemanfaatan teknologi berbasis satelit untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi terestrial.
Pemanfaatan berbagai teknologi tersebut diarahkan untuk menangani 207 titik yang masih mengalami persoalan konektivitas di Kepri. Dari jumlah tersebut, 30 titik merupakan wilayah blank spot dan 177 titik lainnya masuk kategori poor coverage atau memiliki kualitas sinyal lemah.
Dirjen PPI Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mendorong pemerataan infrastruktur digital, khususnya di wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan geografis.
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” ujar Wayan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menilai pemerataan jaringan telekomunikasi menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, terutama mereka yang tinggal di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” tegas Nyanyang.
Menurut Nyanyang, keterbatasan jaringan telekomunikasi berdampak terhadap berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan Sekolah Rakyat di sejumlah wilayah yang menghadapi kendala akibat minimnya infrastruktur pendukung. Kondisi serupa juga dinilai dapat memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah. Karena itu kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
Nyanyang mengatakan sinergi antara Pemprov Kepri dan Komdigi diharapkan dapat memperluas akses digital bagi masyarakat di pulau-pulau terluar, termasuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Ia menyebut sekitar 78 ribu nelayan yang tinggal di kawasan pesisir juga membutuhkan dukungan konektivitas agar akses terhadap layanan dan informasi dapat semakin mudah.
“Internet memungkinkan masyarakat di pulau terjauh untuk tidak lagi harus melakukan pergerakan fisik yang melelahkan, melainkan cukup melalui pemindaian digital untuk mengakses layanan negara,” ujarnya.
Wayan menambahkan, kondisi geografis Kepri yang sekitar 98 persen wilayahnya berupa laut menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Kondisi tersebut turut meningkatkan biaya pembangunan jaringan di wilayah yang terpencar.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi berbasis satelit dan frekuensi baru menjadi bagian dari strategi untuk mengatasi kendala geografis tersebut.
“Dengan teknologi D2D dan alokasi frekuensi baru, kita sedang melakukan transisi besar dari keterbatasan fisik menuju efisiensi digital yang inklusif,” ujarnya.
Wayan mengatakan pemerintah akan melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembangunan di lokasi prioritas guna memastikan perluasan jaringan berjalan sesuai rencana.
Dalam audiensi tersebut, Nyanyang didampingi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri James Simon Pattikawa serta Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepri Sentot Faizal.
Sementara Wayan hadir bersama Direktur Akselerasi Infrastruktur Mulyadi dan jajaran tim teknis.
Penanggungjawab : Nov Iwandra
Editor : Aprijal
Reporter : Fauzan
