Batam, laporbatam.com – Pemerintah Kota Batam mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp4,86 triliun. Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026).
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Nota Keuangan serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Batam 2027 tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Batam Haji Muhammad Kamaluddin.
Turut hadir Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, jajaran Pemerintah Kota Batam, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat serta perwakilan Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam.
Kamaluddin mengatakan penyampaian Ranperda APBD dan Nota Keuangan merupakan tahapan lanjutan setelah Pemko Batam dan DPRD menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 pada 15 Agustus 2026.
“Setelah kita menyepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, maka pada hari ini Pemerintah Kota Batam menyampaikan Ranperda APBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027,” ujar Kamaluddin.
Dalam penyampaiannya, Amsakar mengatakan RAPBD 2027 disusun berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, KUA-PPAS, RKPD Kota Batam 2027, serta diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepri dan RPJMD Kota Batam 2025-2029.
Prioritaskan Perlindungan Sosial hingga Infrastruktur
Sejumlah program prioritas disiapkan dalam RAPBD 2027, antara lain pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan UMKM, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
Di sektor sosial dan ekonomi, Pemko Batam merencanakan sejumlah program seperti subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi usaha mikro pemegang KTP Batam, bantuan bagi lanjut usia, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, subsidi sembako untuk pengendalian inflasi serta pemberdayaan nelayan skala kecil.
Pemko Batam juga akan memperkuat kompetensi tenaga kerja dan pelaku usaha melalui pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemberdayaan industri serta pembinaan dan fasilitasi perizinan UMKM.
“Peningkatan keterampilan, baik soft skill maupun hard skill, sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” kata Amsakar.
Di bidang penanganan banjir dan persampahan, pemerintah merencanakan pembangunan drainase di sejumlah kawasan, antara lain Puri Loka, Senawangi Asri, Jalan Tengku Sulung, Graha Nusa hingga Kavling Baru dan Putra Jaya.
Rencana tersebut juga mencakup pembangunan Rumah Pompa Bengkong dan Tiban Centre, pengadaan armroll truck, bin container dan kendaraan pick up, pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R di dua lokasi serta pengangkutan sampah melalui pihak ketiga di sembilan kecamatan.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian
Pada sektor pendidikan, RAPBD 2027 diarahkan untuk memperluas akses layanan melalui bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu, pemberian seragam peserta didik baru, beasiswa mahasiswa, pembangunan ruang kelas baru serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
Sementara sektor kesehatan difokuskan pada pemenuhan target Universal Health Coverage (UHC) serta peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan RSUD Embung Fatimah.
Untuk memperkuat konektivitas wilayah, Pemko Batam juga menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, unit sekolah baru, ruang kelas, jembatan, kantor kelurahan serta revitalisasi kantor pemerintahan.
Beberapa ruas jalan yang masuk dalam rencana pembangunan dan peningkatan antara lain Jalan Bumi Perkemahan-Simpang Teluk Lengung, Simpang Tiban Princes-Jalan Diponegoro, Jalan Kampung Air, Simpang Dutamas-Simpang Helm, Jalan Lintas Kibing, Simpang Orchid, Simpang Kara, Tiban Utara, Simpang Gelael-Simpang Franky serta Jalan Cikitsu-SMA 3 hingga Jalan Hang Nadim.
“Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dasar, infrastruktur, utilitas, serta aksesibilitas infrastruktur dasar” menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Batam pada 2027, jelas Amsakar.
Pendapatan Rp4,74 Triliun, Belanja Rp4,86 Triliun
Dalam Nota Keuangan, pendapatan daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp4.743.801.102.200.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3.021.306.691.200, pendapatan transfer Rp1.722.294.411.000 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp200 juta.
Kontribusi terbesar PAD berasal dari pajak daerah sebesar Rp2.429.403.060.000, retribusi daerah Rp346.040.952.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp233.862.679.200.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4.859.801.102.200. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Operasi Rp3.681.430.906.640, Belanja Modal Rp1.158.370.195.560 dan Belanja Tidak Terduga Rp20 miliar.
Belanja modal antara lain diarahkan untuk pengadaan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta pembangunan jalan, jaringan dan irigasi dengan alokasi sekitar Rp527,63 miliar.
Adapun penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp116 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Dengan struktur tersebut, total APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 direncanakan mencapai Rp4,859 triliun atau sekitar Rp4,86 triliun.
Amsakar menegaskan angka tersebut masih berupa rancangan dan akan melalui pembahasan bersama DPRD Kota Batam. Pemko Batam juga membuka ruang terhadap masukan dan penyempurnaan selama proses pembahasan berlangsung.
“Pemerintah Kota Batam senantiasa terbuka untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung konstruktif melalui sinergi eksekutif dan legislatif sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Usai penyampaian pidato, Amsakar menyerahkan dokumen RAPBD dan Nota Keuangan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD Batam akan menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD 2027 dalam rapat paripurna berikutnya.
Penanggungjawab : Nov Iwandra
Editor : Aprijal
Reporter : Abyaqsa Ramadan
